Semua Pihak Diminta Dukung Percepatan Penurunan Stunting di Kalteng

Peserta Rakorda

Palangka Raya Dibutuhkan keterlibatan dan sinergisitas semua pihak untuk mendukung percepatan penurunan stunting di Kalteng.

Baca juga: Pemprov Kalteng Lakukan Kalaborasi Percepatan Penurunan Stunting

“Salah satunya melalui program Bapak Asuh Anak Stunting, selain itu di daerah kabupaten kota se-Kalteng perlu digalakkan program Dapur Sehat Atasi Stunting,”kata Staf Ahli Gubernur Kalteng Suhaemi saat membuka  Rapat Koordinasi Daerah Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kalteng, di Palangka Raya, Rabu (1/3).

Dapur Sehat Atasi Stunting kata Suhaemi merupakan program pemberdayaan masyarakat dalam upaya pemenuhan gizi seimbang bagi keluarga berisiko stunting seperti ibu hamil, ibu menyusui, baduta (anak bawah dua tahun).

“Terutama dari keluarga kurang mampu, melalui pemanfaatan sumber daya lokal, termasuk bahan pangan lokal, yang dapat dipadukan dengan sumber daya dari mitra lainnya,” jelas Suhaemi.

Suhaemi mengatakan, pencegahan stunting bisa dilakukan dari hulu sebagai akar dari proses panjang yang akan bermuara pada tumbuh kembang anak, yakni melalui program pendampingan, konseling, dan pemeriksaan kesehatan tiga bulan pra nikah.

“Ketiga program itu bisa dilakukan lewat pengisian Aplikasi Elektronik Siap Nikah Siap Hamil yang di-launching BKKBN beberapa waktu lalu, guna memastikan calon pasangan usia subur berada pada kondisi ideal untuk menikah dan hamil.”ucapnya.

Oleh karena itu, saya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk aktif berpartisipasi dan menyukseskan program pendampingan, konseling, dan pemeriksaan kesehatan tiga bulan pra nikah, khususnya melalui Aplikasi ELSIMIL,tutur dia.

Sementara itu Deputi Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi BKKBN RI Sukaryo Teguh Santoso menyatakan Pemerintah telah menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan target penurunan yang signifikan dari 21,6 persen pada tahun 2022 menjadi 14 persen pada tahun 2024.

“Untuk Provinsi Kalimantan Tengah berada pada angka 26,9 persen lebih rendah dari angka nasional, dan akan diturunkan dan ditargetkan menjadi 15,38 persen pada tahun 2024,” sebutnya. (Sur-OR1)