Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Arif M Norkim.

kontenkalteng.com , PALANGKA RAYA - Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Arif M Norkim menilai rencana pendirian sekolah rakyat belum mendesak.

Baca juga: DPRD Harapkan Penggunaan Anggaran Pendidikan Dimaksimalkan

"Seperti yang kita ketahui beberapa waktu lalu pemerintah pusat gencar menyosialisasikan rencana pembangunan sekolah rakyat sebagai upaya memberikan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu," katanya, Rabu (23/4/2025).

Dia mengungkapkan, Kota Palangka Raya telah memiliki program pendidikan gratis yang mencakup berbagai lapisan masyarakat.

Untuk itu, tujuan utama dari sekolah rakyat, yakni memberikan pendidikan bagi masyarakat miskin, dinilainya sudah tercapai melalui sistem yang ada.

“Bagi kita di Kota Palangka Raya, sekolah rakyat itu belum penting-penting amat. Karena sekolah pemerintah masih ada,” ucapnya.

Lebih lanjut, Arif menekankan, alih-alih mendirikan lembaga baru, pemerintah seharusnya fokus pada peningkatan kualitas sekolah yang sudah ada.

Ia menyarankan agar kekurangan dalam sistem pendidikan saat ini ditangani terlebih dahulu, baik dari segi kualitas pengajaran, fasilitas, maupun anggaran.

“Kalau kurang ditingkatkan, kalau kurang kualitasnya ditambahi kualitasnya. Kalau kurang anggarannya, kasih anggaran,” ujarnya.

Dari sisi teknis, Arif juga mengingatkan, upaya membangun sekolah rakyat bukan perkara mudah, banyak hal yang harus dipersiapkan mulai dari infrastruktur, lahan, tenaga pengajar, hingga pendanaan dan memerlukan proses dan kajian yang mendalam.

Meski begitu, ia mengakui secara prinsip, pihaknya tetap mendukung setiap program pemerintah yang bertujuan meningkatkan pendidikan masyarakat, namun ia menekankan pentingnya evaluasi terhadap kondisi yang sudah ada sebelum melangkah lebih jauh.

Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga mempertanyakan dasar munculnya ide pendirian sekolah rakyat di tengah kondisi sekolah negeri yang dianggap masih cukup memadai.

Arif mengajak semua pihak untuk melihat karakteristik daerah secara lebih saksama sebelum memutuskan kebijakan besar seperti pendirian sekolah rakyat.

“Kalau memang yang ada ini, sekolah yang ada ini kurang apa sih selama ini? Sehingga munculnya ide membangun sekolah rakyat itu,” pungkasnya. (Sur/OR1)