Wagub H. Edy Pratowo saat hadiri Rakor Kamtibnas secara virtual

kontenkalteng.com, Palangka Raya – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Perkembangan Situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Rabu (27/8/2025).

Baca juga: Pentingnya Jaga Pasokan Beras di Kalteng Untuk Tekan Inflasi Saat Puasa dan Lebaran

Rakor dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Polhukam Lodewijk Freidrich Paulus dan berlangsung di Ruang Rapat Nakula, Gedung A Lantai 6 Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, dengan diikuti oleh jajaran kementerian/lembaga, TNI, Polri, BIN, serta para gubernur, pangdam, kapolda, dan kabinda dari seluruh Indonesia, baik secara tatap muka maupun daring.

Wagub Kalteng mengikuti kegiatan tersebut secara virtual dari Ruang Multimedia Wakil Gubernur Kalteng di Palangka Raya, didampingi oleh Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Kalteng Herson B. Aden, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalteng Katma F. Dirun, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kalteng Baru Sangkai, serta Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalteng Farid Wajdi.

Rakor ini membahas secara komprehensif perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di berbagai daerah. Sejumlah paparan disampaikan oleh TNI, Polri, dan BIN terkait dinamika keamanan aktual serta langkah antisipatif menghadapi potensi gangguan kamtibmas di Indonesia.

Tiga isu utama yang mendapat perhatian khusus adalah insiden perbatasan RI–RDTL, dinamika di Papua, serta demo kenaikan PBB-P2 di sejumlah daerah. Ketiganya menunjukkan potensi eskalasi konflik di bidang politik, sosial, dan keamanan yang perlu diantisipasi secara cepat dan terukur.

Wagub Edy Pratowo menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah, sekaligus mendukung kebijakan nasional di bidang politik, hukum, dan keamanan. (SUR/OR1)